Contact Us :    (0511) 3256404      (0511) 3256400

  • :
  • :
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Banner

Audiensi dengan Penyandang Disabilitas

Audiensi dengan Penyandang Disabilitas berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan (17/1/2017). Audiensi dihadiri oleh perwakilan Penyandang Disabilitas dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan Masyithah Umar, Sarmuji, serta para pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan.

Menurut survei Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS) 2009 Penyandang cacat yang dilakukan di Prov. Kalimantan Selatan, jumlah penyandang cacat sebanyak sekitar 19.621 (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa.

Para penyandang disabilitas dalam audiensi ini menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana untuk mereka, karena mereka ingin ikut berpartisipasi dalam proses Demokrasi di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan.

Pemerintah khususnya Komisi Pemilihan Umum Prov. Kalimantan Selatan diminta meningkatkan anggaran penyediaan alat bantu tuna netra agar alat bantu tuna netra juga tersedia untuk lembar surat suara pemilihan umum. Diharapkan dalam memberikan suaranya pemilih tuna netra dapat didampingi oleh orang yang mereka pilih sendiri, bukan oleh petugas.

Surat suara berukuran 84 cm x 54 cm sangat menyulitkan pemilih penyandang disabilitas. Meskipun menggunakan alat bantu tuna netra, seorang pemilih tuna netra membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memberikan hak suaranya.

Sistem contreng dikhawatirkan akan menghapus hak berpolitik pemilih penyandang tuna netra karena tanda contreng digambar beragam oleh para tuna netra yang tidak bisa melihat sejak lahir.

Begitu pula dengan pemilih pengguna kursi roda, suaranya diwakilkan karena aksesibilitas ke TPS kurang memadai. Selain itu mereka berharap agar tersedianya petunjuk dan informasi tentang Pemilihan Umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas. Misalnya menggunakan bahasa isyarat untuk pemilih tuna rungu supaya meminimalisir kesalahan persepsi pada saat pendaftaran peserta pemilu dan kesalahan dalam memahami penjelasan petugas terkait pemungutan suara.

Selain itu mereka ingin Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu harus menaruh perhatian khusus pada pelanggaran-pelanggaran terkait disabilitas sehingga hak berpolitik penyandang disabilitas tidak dirugikan.